SEKIRANYA ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperhatikan dengan saksama, maka akan kita ketahui bahwa kepada Aceh diberikan otonomi khusus, yaitu aturan dan kewenangan khusus (berbeda) yang diberikan kepada Aceh, dibandingkan dengan aturan yang diberikan kepada provinsi lain.
Sekiranya dirincikan, otonomi khusus ini paling kurang akan menjadi dua buah. Yang pertama kekhususan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh (dan pemerintah kabupaten/kota) yang akan diatur dengan Qanun Aceh atau qanun kabupaten/kota. Kedua, kekhususan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang sesuai untuk itu. Di antara otonomi khusus tersebut adalah kedudukan dan pengelolaan zakat.
Zakat menjadi bagian dari otonomi khusus, karena seperti akan diuraikan di bawah, pengelolaan zakat di Aceh diatur berbeda dengan yang berlaku secara nasional. Masalah inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam uraian berikut ini.
UUPA (UU Nomor 11 Tahun 2006) dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa zakat termasuk sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) Aceh atau PAD kabupaten/kota di Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 191 disebutkan bahwa zakat yang menjadi PAD tersebut (bersama-sama dengan harta agama lainnya, seperti wakaf dan infak) dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota. Sedangkan tata cara pengelolaan zakat (dan harta agama lainnya tersebut) diatur dengan qanun.
Kemudian, dalam Pasal 192 disebutkan bahwa zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak. Sekiranya dibandingkan dengan ketentuan tentang zakat yang berlaku secara nasional, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2007 dan peraturan nasional tentang pengelolaan keuangan daerah (khususnya PAD), maka tiga ketentuan dalam UUPA di atas merupakan kekhususan yang diberikan kepada Aceh.
- Di Aceh zakat merupakan PAD, sedangkan dalam UU Zakat dan UU Keuangan Daerah, zakat bukanlah PAD;
- Di Aceh, zakat yang dibayarkan menjadi faktor pengurang atas pajak penghasilan terutang dari wajib pajak; sedangkan dalam UU Zakat, zakat hanya menjadi pengurang atas harta kena pajak, bukan menjadi pengurang atas pajak.
- Di Aceh, zakat yang merupakan PAD tersebut dikelola oleh Baitul Mal sehingga berbeda dengan peraturan keuangan nasional, yang menetapkan DPKKD (di Aceh DPKKA) sebagai pengelola PAD.
Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal juga berbeda dengan ketentuan dalam UU Zakat yang menyerahkan pengelolaan zakat kepada masyarakat (lembaga yang dibentuk oleh masyarakat; jadi bukan lembaga yang dibentuk pemerintah seperti Baitul Mal di Aceh). Dari uraian dan perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi khusus tentang pengaturan zakat sebagai PAD dan pengelolaannya oleh Baitul Mal menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang akan diatur dengan Qanun Aceh. Sedangkan penetapan zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan terutang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang dianggap tepat.
Untuk mengatur zakat sebagai PAD dan penetapan Baitul Mal sebagai pengelolanya, di Aceh telah dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (sebagai pengganti Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat), yang selanjutnya dilengkapi lagi dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 dan Nomor 92 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan aturan ini Baitul Mal Provinsi dan Baitul Mal kabupaten/kota di seluruh Aceh berhak, bahkan berkewajiban memungut zakat tanpa perlu persetujuan muzakki. Mengenai tata cara pengelolaan zakat sebagai PAD (khusus) yang dikelola Baitul Mal pun sudah diatur dalam qanun dan Pergub di atas. Sedang pembelanjaan atau penyalurannya, disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, hanya boleh untuk delapan senif yang disebutkan Alquran, tidak boleh untuk yang lainnya.
Sekadar informasi, realisasi pengumpulan zakat oleh Baitul Mal pada tahun 2009 pada tingkat provinsi berjumlah Rp 7 miliar lebih, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota berjumlah Rp 65 miliar lebih. Adapun pengaturan zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan, sepeti telah disebutkan, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi, Pemerintah Aceh tidak boleh menetapkannya melalui Qanun Aceh. Pemerintah pusatlah yang harus merealisasikannya melalui peraturan perundangan yang dianggap tepat.
Kelihatannya peraturan ini, sampai sekarang masih belum ada, karena seperti kita ketahui dan rasakan bersama, zakat yang dibayar oleh penduduk Aceh masih menjadi beban tambahan atas pajak, belum berfungsi sebagai pengurang pajak. Beban tambahan ini tentu akan terasa berat, karena di daerah lain beban ini tidak ada.
Penduduk Aceh yang telah membayar (dipungut) zakat berarti telah menyumbang (diwajibkan menyumbang) 2,5% dari penghasilannya untuk PAD provinsi atau PAD kabupaten/kota akibat otonomi khusus. Sedangkan seharusnya penduduk Aceh yang membayar zakat mendapat hak untuk dikurangi pajak penghasilannya sebesar 2,5% dari ketentuan yang berlaku secara nasional, karena adanya otonomi khusus. Jadi, alih-alih memberikan keringanan ataupun kemudahan kepada penduduk Aceh, seperti yang diharapkan para penggagasnya, pelaksanaan otonomi khusus di bidang zakat sekarang ini ternyata menjadi beban berat kepada penduduk Aceh.
Penulis yakin penduduk Aceh, terutama sekali yang sudah membayar zakat kepada Baitul Mal, sangat berharap agar Pemerintah Aceh tidak lupa memperjuangkan kelahiran peraturan yang merealisasikan zakat sebagai faktor pengurang atas pajak penghasilan terutang, sebagaimana diamanatkan UUPA.
Hal ini perlu dilakukan agar otonomi khusus di bidang zakat sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam betul-betul dapat memberikan rahmat dan bukan beban berat bagi penduduk Aceh. Imbauan ini perlu penulis sampaikan karena penulis tidak tahu apa saja yang sudah disepakati antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat di luar Pengelolaan Kawasan Sabang. Saya yakin, penduduk Aceh sangat berharap bahwa zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan terutang sebagaimana ditentukan dalam UUPA, sudah termasuk ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan akan disahkan tersebut.
Wallahu a‘lam bish-shawab. Kepada Allah kita mohon hidayah dan kekuatan, kepada-Nya kita berserah diri dan kepada-Nya pula kita persembahkan bakti. Amin.
* Prof. Dr. Al Yasa‘ Abubakar, M.A. adalah Direktur Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry dan Guru Besar Ilmu Fikih pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
